PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./1995 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./1995 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK94 kali dilihat
PERUBAHANKEPUTUSANDIREKTURJENDERALPAJAKNOMORKEP-1165/PJ.24/1993TENTANGSISTEM,BENTUKDANJENISLAPORANBIDANGOPERASIONALDALAMLINGKUNGANDIREKTORATJENDERALPAJAKKHUSUSMENGENAIBIDANGPENGOLAHANDATADANINFORMASIPERPAJAKANDANKEP-17/PJ.24/1995TENTANGPERUBAHANKEPUTUSANDIREKTURJENDERALPAJAKNOMORKEP-1165/PJ.24/1993TENTANGSISTEM,BENTUKDANJENISLAPORANBIDANGOPERASIONALDALAMLINGKUNGANDIREKTORATJENDERALPAJAKKHUSUSMENGENAISISTEMDANBENTUKLAPORANPENERIMAANPAJAK(LPP)DANLAPORANPENERIMAANPAJAK(LPP)II Baca lebih lanjut tentang PERUBAHANKEPUTUSANDIREKTURJENDERALPAJAKNOMORKEP-1165/PJ.24/1993TENTANGSISTEM,BENTUKDANJENISLAPORANBIDANGOPERASIONALDALAMLINGKUNGANDIREKTORATJENDERALPAJAKKHUSUSMENGENAIBIDANGPENGOLAHANDATADANINFORMASIPERPAJAKANDANKEP-17/PJ.24/1995TENTANGPERUBAHANKEPUTUSANDIREKTURJENDERALPAJAKNOMORKEP-1165/PJ.24/1993TENTANGSISTEM,BENTUKDANJENISLAPORANBIDANGOPERASIONALDALAMLINGKUNGANDIREKTORATJENDERALPAJAKKHUSUSMENGENAISISTEMDANBENTUKLAPORANPENERIMAANPAJAK(LPP)DANLAPORANPENERIMAANPAJAK(LPP)II54 kali dilihat
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI Baca lebih lanjut tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI90 kali dilihat
PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING Baca lebih lanjut tentang PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING69 kali dilihat
PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY Baca lebih lanjut tentang PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY43 kali dilihat
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1991 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAN TATA CARA PEMBUATAN CATATAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ.7/1991 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN TETAPI TIDAK MENYELENGGARAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1991 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAN TATA CARA PEMBUATAN CATATAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ.7/1991 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN TETAPI TIDAK MENYELENGGARAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA128 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-37/PJ./1996 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-37/PJ./1996 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI56 kali dilihat
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK Baca lebih lanjut tentang BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK45 kali dilihat
TATACARA PENATAUSAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA Baca lebih lanjut tentang TATACARA PENATAUSAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA51 kali dilihat
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-42/PJ.6/1991 TANGGAL 14 PEBRUARI 1991 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Baca lebih lanjut tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-42/PJ.6/1991 TANGGAL 14 PEBRUARI 1991 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN103 kali dilihat
