Laporan per Negara

ID|EN

Dalam rangka menangani penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) yang mengakibatkan ketidakadilan di dalam perpajakan, untuk mendorong transparansi Wajib Pajak di dalam melakukan transaksi afiliasi, serta sebagai wujud pelaksanaan komitmen Indonesia sebagai negara anggota G20 dan anggota Inclusive Framework on BEPS dalam mengimplementasikan standar minimum BEPS Action 13, Indonesia telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (PMK-172). Berdasarkan ketentuan PMK-172 tersebut, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan dan/atau menyampaikan tiga jenis dokumen transfer pricing (three-tiered transfer pricing documentation), yaitu dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file), dan Laporan per Negara (CbCR).

Laporan Per Negara atau Country-by-Country Report (CbCR) adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoriatas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 Januari 2017, Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on the Exchange of Country-by-Country Reports yang berisi mengenai perjanjian untuk mempertukarkan CbCR dengan negara lain.

Dalam pelaksanaannya, CbCR yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk ke DJP akan dipertukarkan melalui pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA) dengan Indonesia. Melalui AEOI tersebut, secara resiprokal Indonesia juga akan menerima pertukaran CbCR terkait dengan Wajib Pajak Indonesia yang entitas induknya berdomisili di luar negeri dari negara/yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berdomisili.

QCAA dapat berupa Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) ataupun Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) untuk mempertukarkan CbCR secara otomatis. Namun, tidak semua negara atau yurisdiksi yang menandatangani MCAA dikategorikan sebagai negara atau yurisdiksi yang memiliki QCAA dengan Indonesia. Suatu negara atau yurisdiksi disebut memiliki QCAA dengan Indonesia apabila negara tersebut memilih Indonesia sebagai mitra untuk AEOI dan Indonesia bersedia bertukar dengan negara tersebut.

• Daftar Negara QCAA per 5 Desember 2023 (tautan)
• Daftar Negara QCAA per 2 November 2022 (tautan)
• Daftar Negara QCAA per 2 November 2021 (tautan)
• Daftar Negara QCAA per 11 Desember 2020 (tautan)

CbCR memuat informasi mengenai:

1. alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri;
2. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi; dan
3. penjelasan lain yang relevan dengan informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2.

Entitas yang dilaporkan (dicakup) dalam CbCR disebut sebagai Entitas Konstituen yang terdiri dari:

1. Entitas Induk tertinggi (Ultimate Parent Entity/UPE);
2. Setiap anggota Grup Usaha yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk (baik UPE maupun non-UPE) untuk keperluan pelaporan keuangan;
3. Setiap anggota Grup Usaha yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk karena pertimbangan ukuran usaha atau materialitas; dan/atau
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

1. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan UPE dari suatu Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) wajib menyelenggarakan dan menyampaikan CbCR ke DJP. Penyampaian CbCR melalui mekanisme ini disebut sebagai primary filing. Kewajiban ini juga berlaku bagi UPE yang seluruh anggota grup usahanya merupakan Wajib Pajak dalam negeri;
2. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha yang UPE-nya merupakan subjek pajak luar negeri dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan €750,000,000.00 (tujuh ratus lima puluh juta euro) wajib menyampaikan CbCR ke DJP. Penyampaian CbCR melalui mekanisme ini disebut sebagai local filing. Pada dasarnya mekanisme local filing diwajibkan hanya apabila Indonesia tidak dapat mendapatkan CbCR UPE di luar negeri melalui mekanisme AEOI. Oleh karena itu, mekanisme local filing hanya diwajibkan kepada anggota Grup Usaha di Indonesia apabila UPE-nya berdomisili di negara atau yurisdiksi yang:

1. 1. tidak mewajibkan penyampaian CbCR;
   2. memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan namun tidak memiliki QCAA; atau
   3. memiliki QCAA namun terjadi systematic failure sehingga CbCR tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut melalui AEOI.