Implementasi Kebijakan Fiskal Regional Jawa Timur

Surabaya, 26 Februari 2025, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Rapat Pleno ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 31 Januari 2025 secara Luring bertempat di Surabaya dan secara daring melalui Ms Teams mulai pukul 09.30 s.d. selesai yang dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta local expert Surabaya.

  1. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
    1. Perekonomian Jawa Timur tetap tumbuh di TW IV-2024 sebesar 5,03% (yoy), Terjadi peningkatan aktivitas produksi maupun mobilitas masyarakat. Sisi permintaan didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT). Sedangkan, pada sisi penawaran, Industri Pengolahan masih menjadi lapangan usaha utama yang berkontribusi besar terhadap PDRB Jawa Timur. Jawa Timur menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Pulau Jawa dan Nasional tahun 2024, yaitu masing-masing sebesar  25.23% dan 14.39%.
    2. Tingkat inflasi (yoy) di Jawa Timur menunjukkan perbaikan dan semakin terkendali. Inflasi Januari 2025  sebesar 1,06% (yoy).  Komoditas utama pendorong inflasi adalah daging ayam ras, minyak goreng, cabai rawit.
    3. Kegiatan perdagangan internasional Jawa Timur per bulan Desember 2024 menunjukkan angka sebesar USD 2,10 Miliar untuk ekspor, sedangkan untuk impor sebesar USD 2,77 Miliar.
    4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)  Januari 2025 mengalami kenaikan dari Desember 2024 sebesar 1,20% dengan poin dari 96,92 menjadi 98,09. Naiknya NTN dipengaruhi oleh naiknya lt sebesar 1,44% yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan lb sebesar 0,22%. Kenaikan It didominasi dengan kelompok di perairan umum sebesar 0,64% yang disumbang oleh komoditas udang, belut, dan nila, serta kelompok penangkapan di laut yang naik 1,46% dari komoditas layang, kembung, dan cumi-cumi.

 

  1. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp19,49 triliun atau 6,86% dari target sebesar Rp284,26 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 6,83% (Rp19,05 triliun) dari target dan PNBP mencapai 8,4% (Rp445,23 miliar) dari target (Rp5,3 triliun). Penerimaan Perpajakan disumbang oleh penerimaan Pajak Ditjen Pajak sebesar Rp7,05 triliun (5,42% dari target) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar 11,99 triliun (8,06% dari target).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Januari 2025 telah terserap Rp12,16 triliun atau 9,72% dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp1,5 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp10,66 triliun.

 

  1. Kinerja APBN Jawa Timur
  1. Penerimaan Negara
  1. Pajak (DJP):
  • Hingga Januari 2025, Penerimaan Pajak mencapai Rp7,05 triliun, penerimaan pajak terkontraksi 19,34% (yoy) dengan capaian 5,42% dari target APBN 2025.
  • PPN dan PPnBM berkontribusi pada penerimaan sebesar 66,32% dan PPh Non Migas sebesar 32,95%. Kinerja penerimaan pajak terkontraksi pada periode Januari 2025 dipengaruhi oleh kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi WP cabang sehingga penerimaan pajak di Jawa Timur cukup berkurang.
  1. Bea Cukai (DJBC):
  • Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp11,99 triliun (8.06% dari target APBN, tumbuh 10,62% (yoy) didorong pertumbuhan Cukai, penerimaan Bea Masuk, dan Bea Keluar.
  • Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp11,4 triliun tumbuh 10,3% (yoy) ditopang pertumbuhan produksi perusahaan golongan II dan pembayaran maju beberapa CK-1 kredit yang nilainya cukup signifikan.
  • Realisasi Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp527,62 miliar tumbuh 6,5% (yoy) dipengaruhi oleh pertumbuhan tarif efektif Januari 2025 dan penguatan nilai tukar USD terhadap Rupiah.
  • Penerimaan Bea Keluar terealisasi sebesar Rp68,12 miliar tumbuh 537% (yoy), ditopang meningkatnya nilai dan volume ekspor produk turunan CPO imbas tingginya harga referensi CPO.
  • Selain penerimaan di atas, DJBC Jatim selama bulan Januari 2025 juga memungut pajak rokok sebesar Rp1,1 triliun dan dana sawit Rp52,84 miliar.
  1. Pengelolaan Aset

Dari pengelolaan aset, Realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara bulan Januari 2025 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

  • Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim bulan Januari 2025 mencapai Rp307,42 miliar atau 5,65% dari target;
  • Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp36,13 miliar atau 28,93% dari target Rp124,87 miliar;
  • Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp2,93 juta atau 1,9% dari target Rp153,4 juta;
  • Realisasi PNBP Aset Rp3,85 miliar  atau 2,33%  dari target Rp165,14 miliar.

 

  1. Belanja Kementerian Lembaga
    1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi Rp1,35 triliun dipengaruhi kenaikan anggaran belanja pegawai dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dan meningkatkan produktivitas; serta menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara.

    1. Belanja Barang

Belanja Barang terealisasi Rp136,86 miliar, penurunan realisasi belanja barang utamanya dalam rangka mendukung arah kebijakan belanja tahun 2025, yaitu: efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif.

    1. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi Rp2,11 miliar, penguatan Belanja Modal diutamakan untuk mendukung mobilitas dan produktivitas.

    1. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp12,86 miliar, utamanya ditopang oleh perluasan penyaluran bantuan untuk peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu yang diterima oleh perguruan tinggi dan sekolah dasar dan menengah.

 

  1. Transfer Ke Daerah
  • Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Januari 2025 terealisasi sebesar Rp10,66 triliun (12,77% dari pagu, tumbuh 10,33% yoy). Realisasi ditopang oleh DAU dan DAK Non Fisik.
  • Realisasi DAU naik 21,92% (yoy) menjadi Rp6,26 triliun. DAU yang telah tersalurkan sampai dengan 31 Januari 2025 seluruhnya merupakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk periode Januari dan Februari 2025.
  • Realiasi DBH naik 1504,52% (yoy) menjadi Rp499,83 miliar. DBH Jawa Timur terbesar dari sektor migas yang terbesar diterima oleh Kab Bojonegoro. Penggunaan DBH mayoritas untuk peningkatan layanan publik di daerah.
  • Dana Insentif Fiskal sampai dengan akhir Januari 2025 belum terdapat penyaluran, disebabkan berdasarkan juknis penyaluran paling cepat dilakukan di bulan Februari, sementara batas pengiriman syarat penyaluran di bulan Juni.
  • DAK Fisik sampai dengan akhir Januari 2025 juga belum terdapat penyaluran dikarenakan Pemda masih menunggu juknis dari kantor pusat.

 

  • Realisasi DAK Non Fisik terkontraksi sebesar 1,52% (yoy) menjadi Rp3,39 Triliun. Alokasi terbesar DAK Non Fisik Jawa Timur pada bidang pendidikan, dan Tunjangan Profesi Guru dan kemudian kesehatan.  Diantara kabupaten/kota, penerima DAK Non Fisik terbanyak adalah Kota Surabaya, Kab Malang, Kab Jember.
  • Dana Desa mengalami kontraksi sebesar 51,98% (yoy) menjadi Rp502,09 miliar. Penggunaan Dana Desa mayoritas untuk pelaksanaan pembangunan desa berupa pembangunan, rehabilitasi ataupun pemeliharaan sarpras desa. Penerima Dana desa terbesar di Provinsi Jawa Timur tiga diantaranya adalah Kab Malang, Kab Lamongan, Kab Bojonegoro.
  • 15 kali dilihat