PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.50/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 JO.3484/KM.5/1997 TANGGAL 17 NOPEMBER 1997 JO.737/KM.5/1999 TANGGAL 26 APRIL 1999 JO.983/KM.5/1999 TANGGAL 29 MEI 1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT Baca lebih lanjut tentang PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.50/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 JO.3484/KM.5/1997 TANGGAL 17 NOPEMBER 1997 JO.737/KM.5/1999 TANGGAL 26 APRIL 1999 JO.983/KM.5/1999 TANGGAL 29 MEI 1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT14 kali dilihat
PEMBENTUKAN TIM BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Baca lebih lanjut tentang PEMBENTUKAN TIM BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK53 kali dilihat
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Baca lebih lanjut tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL7 kali dilihat
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1596/KM.5/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997 JO. NO. 380/KM.5/1998 TANGGAL 25 FEBRUARI 1998 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT. DISTRIBUTION PARK OF INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI Baca lebih lanjut tentang PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1596/KM.5/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997 JO. NO. 380/KM.5/1998 TANGGAL 25 FEBRUARI 1998 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT. DISTRIBUTION PARK OF INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI17 kali dilihat
PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT ARVICO ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN JABABEKA VIIIA, SFB BLOK B 11K CIKARANG, KELURAHAN PASIR GOMBONG, KECAMATAN LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT Baca lebih lanjut tentang PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT ARVICO ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN JABABEKA VIIIA, SFB BLOK B 11K CIKARANG, KELURAHAN PASIR GOMBONG, KECAMATAN LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT25 kali dilihat
PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) ATAS NAMA PT SUGI SAMAPERSADA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA CAKUNG CILINCING NOMOR 95, SEMPER BARAT, JAKARTA UTARA Baca lebih lanjut tentang PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) ATAS NAMA PT SUGI SAMAPERSADA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA CAKUNG CILINCING NOMOR 95, SEMPER BARAT, JAKARTA UTARA20 kali dilihat
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 634/KMK.05/1996 TANGGAL 8 NOVEMBER 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT. MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA SFB BLOK V 86 A-B, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT Baca lebih lanjut tentang PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 634/KMK.05/1996 TANGGAL 8 NOVEMBER 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT. MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA SFB BLOK V 86 A-B, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT22 kali dilihat
PPN YANG TERUTANG ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK/UNGGAS DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH Baca lebih lanjut tentang PPN YANG TERUTANG ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK/UNGGAS DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH47 kali dilihat
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) Baca lebih lanjut tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00)37 kali dilihat
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL Baca lebih lanjut tentang PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL40 kali dilihat
