Lainnya
TATACARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN PUNGUTAN DAN IURAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHANATASKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR283/KMK.01/2000TENTANGPENUNDAANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR94/KMK.05/2000TENTANGPERUBAHANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR291/KMK.05/1997TENTANGKAWASANBERIKATSEBAGAIMANATELAHDIUBAHBEBERAPAKALITERAKHIRDENGANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR349/KMK.01/1999,DANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR95/KMK.05/2000TENTANGPENCABUTANKEPUTUSANMENTERIKEUANGANNOMOR825/KMK.00/1990TENTANGPEMASUKANDANPENGELUARANBARANGKEDANDARIKAWASANBERIKAT(BONDEDZONE)DIDAERAHINDUSTRIPULAUBATAM
Keputusan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 MARET 2005
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 MARET 2005
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENURUNAN TARIF BEA MASUK CORDLESS HANDSET DENGAN NOMOR HS. 8517.11.00.00
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 584/KMK.04/2003 TENTANG PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | Detail