Lainnya

54/PMK.04/2006

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT DAN PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) YANG DISUMBANGKAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

22/PMK.04/2006

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

144/KMK.05/1997

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail

42/PMK.010/2006

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS 1101.00.10.00) DARI NEGARA UNI EMIRAT ARAB
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

KEP - 56/PJ/2004

PERTUKARAN DOKUMEN/DATA SECARA ELEKTRONIK ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI, DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Bersama Dirjen | | Aktif | Detail

27 TAHUN 2005

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail

28 TAHUN 2005

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail

131/PMK.010/2005

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

01/PMK.04/2005

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

342/KMK.03/2004

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail