TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA, KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA, DAN KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU DALAM RANGKA UJI COBA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail