KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
KODE KANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINAS SEMENTARA
PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
YANG MENGALAMI REORGANISASI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/ 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailKODE KANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINAS SEMENTARA
PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
YANG MENGALAMI REORGANISASI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/ 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailDIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN
DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN
DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN,
SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN,
DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailNOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN,
SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN,
DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN
PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN
PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN OBJEK PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | Detail