KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA
LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA
BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailLAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA
BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN
PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailDAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN
PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL
OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Peraturan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailATAS SELISIH KURANG HARGA BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL
OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PERUBAHAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailKANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK
MELALUI NOTARIS
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailMELALUI NOTARIS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 766/KMK.04/1992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailUNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK