KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT
TAGIHAN PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailNOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT
TAGIHAN PAJAK
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI,
ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailSURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI,
ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI, RASIO BIAYA PRODUKSI, ANGKA KAPITALISASI, DAN LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN PER KAPAL, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | Detail