Image removed.Yogyakarta, 20 November 2024 Kinerja APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus terjaga on track hingga akhir Oktober 2024 dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di DIY. Realisasi Belanja Negara tercatat tumbuh 7,13% yoy dengan realisasi sebesar Rp19,18 triliun atau 75,65% dari pagu.

Ada dua komponen utama Belanja Negara yang mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 8,80% yoy dengan realisasi 67,12% pagu dan TKD (Transfer ke Daerah) tumbuh 5,41% dengan realisasi 87,48%. Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai Rp4,25 triliun, Belanja Barang Rp4,08 triliun, Belanja Modal Rp1,55 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial Rp18 miliar.

Kinerja positif terutama dipengaruhi pertumbuhan Belanja Barang dengan realisasi terbesar pada kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp843,15 miliar. Sedangkan Belanja Modal terkontraksi disebabkan kondisi lapangan baik struktur tanah maupun bentuk alam lainnya yang menyebabkan terganggunya waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala penyerapan anggaran. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditopang oleh kenaikan positif realisasi penyaluran Dana Perimbangan sebesar 7,45% yoy, Dana Keistimewaan sebesar 4,34% yoy, dan Dana Desa sebesar 2,67% yoy.

Sementara itu, kinerja Pendapatan dan Hibah di DIY konsisten menunjukkan sinyal positif perekonomian. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2024, Realisasi Pendapatan dan Hibah Regional DIY mencatatkan kenaikan 12,33% yoy dengan realisasi sebesar Rp8,07 triliun atau 84,78% dari target. Capaian ini terutama didorong oleh kenaikan pada penerimaan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing tumbuh 12,96% dan 10,8%. Kenaikan PNBP secara signifikan disumbangkan oleh Pendapatan BLU terutama realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan masing-masing Rp1,29 triliun dan Rp393,57 miliar.

Disamping itu, realisasi Penerimaan Perpajakan sampai dengan akhir Oktober 2024 mencapai Rp5,77 triliun atau naik Rp662,7 miliar dari periode yang sama di tahun 2023 yang mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp5,11 triliun. Penerimaan Perpajakan didominasi oleh Pajak Penghasilan yang berkontribusi 54,91% dan Pajak Pertambahan Nilai yang berkontribusi 32,10% dari total penerimaan perpajakan. Penerimaan Cukai mencapai Rp667,87 yang mencatatkan kenaikan 5,60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi Rp637,59 miliar. Komponen Pajak Lainnya yang sebelumnya terkoreksi 1,49% mengalami kenaikan sebesar 1,01% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sedangkan, PNBP pada bulan Oktober 2024 naik 10,80% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Realisasi PNBP mencapai Rp2,29 triliun (107,4% dari target) yang terdiri atas PNBP Lainnya sebesar Rp530,39 miliar (186,9% dari target) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,76 triliun (95,2% dari target). Pertumbuhan pada PNBP Lainnya ditopang dari peningkatan yang konsisten pada Pendapatan Biaya Pendidikan, Penerbitan STNK serta Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

APBN 2024 juga memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui Belanja Pemerintah Pusat dengan arah kebijakan antara lain penguatan kualitas SDM (melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan), penuntasan infrastruktur prioritas (antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi), serta peningkatan ketahanan pangan.

Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp3,8 triliun yang sampai dengan Oktober 2024 terealisasi Rp2,07 triliun yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN. Capaian ini antara lain untuk Preservasi Jembatan sepanjang 844 m, Dukungan Penanganan Jembatan Daerah sepanjang 304 m, Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungainya.

Bidang Kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,72 triliun yang sampai dengan Oktober 2024 terealisasi Rp1,27 triliun (dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN). Capaian ini antara lain untuk merealisasikan Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di 3 kabupaten serta Pelatihan Bidang Kesehatan untuk 1.139 tenaga kesehatan/nonkesehatan.

Alokasi untuk sektor Ketahanan Pangan sejumlah Rp1,88 triliun dengan realisasi sampai dengan akhir Oktober 2024 Rp815,21 miliar yang tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Capaian untuk sektor ini antara lain untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penyaluran benih serta percontohan penerapan teknologi pertanian dan petani terlatih bagi 14 kelompok masyarakat, serta Irigasi yang dipelihara dan dibangun.

Alokasi untuk bidang Pendidikan sejumlah Rp2,90 triliun yang sampai dengan akhir Oktober 2024 terealisasi Rp2,08 triliun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PUPR, dan PNRI. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 3.184 orang Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah, 29.797 siswa penerima BOS, dan BOPTN sebanyak 4 lembaga.

Demikian juga alokasi belanja K/L di tahun 2024 lingkup DIY yang turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Pengendalian inflasi difokuskan untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, komunikasi yang efektif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan jalan nasional, pemberian bantuan ternak, sarana pengembangan kawasan pertanian, dan publikasi laporan statistik harga.

Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR tahun 2024 per wilayah di DIY sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp4,68 triliun yang telah diterima oleh 86.500 debitur. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY, hal ini sejalan dengan jumlah UMKM terbanyak berada pada dua wilayah tersebut. Sampai dengan 31 Oktober 2024, penyaluran KUR di Kabupaten Sleman sebesar Rp1,46 triliun kepada 23.999 debitur. Sedangkan penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul sebesar Rp1,28 triliun kepada 23.269 debitur.

Berdasarkan sektor, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran sampai dengan akhir Oktober 2024 dengan penyaluran KUR sebesar Rp1,79 triliun atau 38,23% dari total penyaluran KUR di DIY, disusul sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp1,03 triliun atau 21,93%.

Berkaitan dengan penyaluran UMi, realisasi penyaluran UMi sampai dengan 31 Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp50,85 miliar untuk 11.992 debitur. Berdasarkan per wilayah Kota/Kabupaten, penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Bantul, yang tersalur Rp16,63 miliar kepada 3.736 debitur.

Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional DIY menunjukkan pertumbuhan positif, baik pada Pendapatan Negara maupun Belanja Negara yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat. Potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas perlu dimitigasi. Peran APBN terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan.

Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200

#PajakKuatAPBNSehat

***

Narahubung Media:  ___________________________________________________________________________

Ramos Irawadi

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat   

Kanwil Ditjen Pajak DIY

0274-4333951

P2humas.yogyakarta@pajak.go.id