Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
A Informasi tentang profil Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi:
  Struktur Organisasi view
  Gambaran umum satker view
  Profil singkat pejabat struktural view
  Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi view
  Lokasi dan Kontak view
  Daftar Unit Kerja view
  Laporan Harta Kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan view
B Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi:
  Matrik program, kegiatan dan target Direktorat Jenderal Pajak 2015 - 2019 view
  Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik view
  Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat view
  Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. view
  Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian Keuangan view
C Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya view
D Ringkasan laporan keuangan view
E Ringkasan laporan akses Informasi Publik view
F Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan view
G Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi view
H Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian Keuangan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan view
I Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa view
J Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik view
K Rancangan Undang-Undang bidang Keuangan Negara yang sedang dibahas pemerintah dengan DPR RI tahun 2015 view