Lainnya

PER-18/PJ/2011

PENAMBAHAN WILAYAH KERJA DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
YANG DIOLAH PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DALAM
RANGKA UJI COBA PERLUASAN CAKUPAN WILAYAH KERJA PUSAT
PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail

PER-14/PJ/2011

BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail

88/PMK.011/2011

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI
BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

125/PMK.01/2008

JASA PENILAI PUBLIK
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail

14 TAHUN 1985

MAHKAMAH AGUNG
Undang-Undang | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail

PER-10/PJ/2011

PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-173/PJ/2007 TENTANG SISTEM, BENTUK, JENIS DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2008
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail

176/PMK.04/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.04/2011 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail

254/PMK.04/2011

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail

177/PMK.04/2009

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK
KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail

950/KM.1/2012

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 339/KMK.01J2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG BERTAUTAN (STANDARD OPERATING PROCEDURES-LINK) KEMENTERIAN KEUANGAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail