PPh - Pajak Penghasilan
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailBENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE SURAT SETORAN PAJAK DALAM BAHASA INGGRIS
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailNILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS SURPLUS BANK INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailATAS SURPLUS BANK INDONESIA
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.03/2008 TENTANG BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | Detail