Bandar Lampung, 4 Desember 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung (Kemenkeu Satu Lampung) melaksanakan audiensi dengan Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi lintas-instansi untuk mendukung pengamanan pelaksanaan tugas strategis serta optimalisasi penerimaan negara. Pertemuan berlangsung di Ruang Pertemuan Kapolda Lampung, Kota Bandar Lampung (Kamis, 4/12).
Audiensi dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Helfi Assegaf, yang menyambut jajaran Kemenkeu Satu Lampung. Hadir dalam rombongan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Lampung, Retno Sri Sulistyani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, serta Kepala Bidang Lelang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu, Ridho Wahyono, beserta jajaran pendamping.
Dalam sambutannya, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan apresiasi dan kesiapan Polda Lampung untuk memperkuat kerja sama dengan jajaran Kementerian Keuangan. “Sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi pengelola keuangan negara sangat penting untuk menjaga stabilitas, mencegah kriminalitas ekonomi, serta memastikan tugas negara berjalan dengan aman. Polda Lampung siap mendukung Kemenkeu Satu, khususnya dalam aspek penegakan hukum, pertukaran data, dan pengamanan tugas-tugas strategis,” ujar Helfi Assegaf.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Retno Sri Sulistyani, menyampaikan bahwa dukungan Polda Lampung sangat krusial dalam memperlancar penanganan tindak pidana perpajakan, pelacakan penanggung pajak yang menyembunyikan aset, serta pengamanan pegawai DJP di wilayah rawan. Retno juga menyoroti meningkatnya modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak melalui surat, telepon, maupun media digital. Ia mengajak Polda Lampung untuk membantu menyosialisasikan pentingnya verifikasi melalui saluran resmi, seperti Kring Pajak 1500200 atau situs www.pajak.go.id
.Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb Lampung, Purwadhi Adhiputranto, menyampaikan bahwa berbagai kajian fiskal regional dan tematik yang disusun DJPb dapat dimanfaatkan oleh jajaran Polda Lampung dalam membaca dinamika ekonomi daerah serta mendukung penyusunan strategi keamanan berbasis data sosial-ekonomi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat analisis situasional yang dilakukan kepolisian.
Sementara itu, Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Ridho Wahyono, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Polda Lampung dibutuhkan untuk memastikan pengamanan aset negara dan mendukung kelancaran layanan publik Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung. Pengamanan terhadap aset dan fasilitas negara menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah dan keberlanjutan pelayanan.
Dalam kesempatan yang sama, Retno Sri Sulistyani juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tengah mempercepat implementasi sistem digital Coretax DJP dan program Kepatuhan Otomatis (KO) DJP, yang membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk Polda Lampung dalam penyebarluasan informasi serta mitigasi potensi penyalahgunaan tautan aktivasi palsu.
“Audiensi ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kerja sama antara Kemenkeu Satu Lampung dan Polda Lampung, khususnya di bidang penegakan hukum, pertukaran data intelijen, pengamanan aset, serta dukungan terhadap transformasi digital administrasi perpajakan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan melindungi kepentingan publik di Provinsi Lampung,” tutup Retno.
#PajakKitaUntukKita #PajakKuatIndonesiaMaju
- 1 kali dilihat