Jakarta, 6 Maret 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) se-Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta melakukan kunjungan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi DKI Jakarta, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kajati DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta yang hadir pada kunjungan ini berasal dari beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan. Delapan orang Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKI Jakarta mengikuti pertemuan ini. Selain itu, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta,

Kunjungan ini bermaksud sebagai ajang silaturahmi antara unit kerja Kementerian Keuangan dengan Kajati DKI Jakarta serta mempererat sinergi dalam berbagai area, khususnya dalam rangka penegakan hukum bidang perpajakan serta dalam bidang kepabeanan dan cukai.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Dionysius Lucas Hendrawan menyampaikan apresiasinya atas sinergi dan dukungan yang diberikan Kejaksaan Tinggi DKI untuk penyelesaian tugas di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I. Salah satu langkah sinergi yang telah dilakukan adalah dengan terlaksananya layanan pojok pajak di Gedung Kajati DKI Jakarta sehari sebelumnya.

Layanan pojok pajak di kantor Kajati DKI Jakarta dibuka pada Rabu, 5 Maret 2025 Pukul 09.30-14.00. Tercatat lebih dari tiga puluh Wajib Pajak telah memanfaatkan layanan pojok pajak yang dibuka selama kurang lebih empat jam di Kantor Kajati DKI Jakarta tersebut. Jenis layanan yang diberikan antara lain asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, permintaan nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN), serta konsultasi perpajakan.

Kedua belah pihak menyambut hangat dan saling mengapresiasi atas bantuan dan sinergi yang telah terjalin. Unit kerja Kemenkeu DKI Jakarta dan Kajati DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan sistem keuangan negara yang optimal.