Surabaya, 26 November 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d. 31 Oktober 2025 sebagai bentuk transparansi pengelolaan APBN dan penyampaian perkembangan fiskal regional kepada publik. Kegiatan ini dipimpin secara luring oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Syaiful Islam, dan bertempat di Gedung Keuangan Negara I Surabaya. Acara juga diikuti secara daring oleh seluruh pimpinan dan jajaran unit vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Timur serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur, dan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai.
Dalam sambutannya, Syaiful Islam menegaskan pentingnya pemantauan kinerja APBN secara regional sebagai dasar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. “APBN adalah instrumen utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat. Di Jawa Timur, implementasi kebijakan fiskal terus kami kawal agar belanja negara tepat sasaran, penerimaan optimal, serta berbagai program strategis nasional dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaiful Islam.
Dari sisi perekonomian, Jawa Timur menunjukkan performa yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2025 mencapai 5,22 persen (yoy), menjadikan Jawa Timur sebagai kontributor ekonomi terbesar kedua secara nasional maupun di Pulau Jawa. Secara triwulanan (q-to-q), perekonomian juga tumbuh 1,7 persen, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional, yang menunjukkan ketahanan ekonomi daerah. Inflasi pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,30 persen (mtm), 1,98 persen (ytd), dan 2,69 persen (yoy), masih berada dalam rentang target inflasi nasional sehingga stabilitas harga tetap terjaga. Kinerja perdagangan luar negeri Jawa Timur turut menunjukkan perbaikan, dengan surplus neraca perdagangan September 2025 mencapai US$0,91 miliar—tertinggi dalam dua tahun terakhir. Secara kumulatif Januari–September 2025, Jawa Timur membukukan surplus sebesar US$1,33 miliar, didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas dan penurunan impor migas. Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga terlihat dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 76,13, tumbuh 1,035 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Dari sisi APBN, pendapatan negara hingga Oktober 2025 mencapai Rp202,19 triliun atau 71,50 persen dari target Rp282,77 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp194,82 triliun atau 70,25 persen dari target, sementara PNBP telah melampaui target dengan realisasi Rp7,37 triliun atau 135,33 persen. Realisasi belanja negara mencapai Rp102,80 triliun atau 80,53 persen, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp32,95 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp69,86 triliun.
Pada sisi penerimaan, kinerja pajak mencatat realisasi sebesar Rp82,17 triliun hingga Oktober 2025. Penerimaan ini didominasi oleh PPN dan PPnBM yang berkontribusi sebesar 59,88 persen, dan PPh Nonmigas sebesar 37,04 persen. Sektor Industri Pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan nilai penerimaan Rp46,11 triliun. Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai menunjukkan capaian Rp112,65 triliun atau 75,69 persen dari target, mengalami pertumbuhan 4,37 persen dibanding tahun sebelumnya. Kinerja ini didorong oleh penerimaan cukai sebesar Rp107,22 triliun yang tumbuh 4,78 persen, sementara Bea Masuk mengalami kontraksi dan Bea Keluar tumbuh signifikan karena kenaikan harga serta volume ekspor CPO.
Realisasi PNBP hingga Oktober 2025 mencapai Rp7,38 triliun. PNBP Lainnya sebesar Rp3,45 triliun berasal dari layanan kepolisian, pelayanan kepelabuhanan, layanan imigrasi, dan layanan pertanahan. PNBP BLU sebesar Rp3,93 triliun disumbang terutama oleh pendapatan dari 18 universitas di Jawa Timur serta layanan rumah sakit, termasuk Rumkit AL Dr. Ramelan yang telah melampaui 130 persen target. Dari pengelolaan aset, DJKN Jatim mencatat realisasi pokok lelang sebesar Rp4,75 triliun, PNBP lelang Rp146,64 miliar, PNBP Piutang Negara Rp357,3 juta, dan PNBP Aset Rp154,71 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Oktober 2025 tercatat Rp32,95 triliun atau 72,47 persen dari pagu. Belanja Pegawai mencapai Rp20,71 triliun, Belanja Barang Rp9,05 triliun, Belanja Modal Rp3,06 triliun, dan Bantuan Sosial sebesar Rp125,32 miliar. Realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp2,45 triliun atau 74,02 persen, yang mencakup Program Kesehatan serta layanan rumah sakit Kemenhan dan POLRI dengan realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, belanja pendidikan mencapai Rp9,44 triliun atau 67,04 persen dari pagu, yang dimanfaatkan untuk penguatan kualitas pembelajaran dan pendidikan tinggi.
Transfer ke Daerah (TKD) hingga Oktober 2025 mencapai Rp69,86 triliun atau 84,99 persen dari pagu Rp82,19 triliun. TKD mengalami kontraksi 1,3 persen secara tahunan karena sebagian besar jenis transfer mengalami penurunan realisasi, kecuali DBH yang tumbuh 29,6 persen dan DAU yang tumbuh 1,3 persen. DAK Fisik dan DAK Nonfisik mengalami penurunan, demikian pula Insentif Fiskal dan Dana Desa akibat berbagai faktor administrasi dan penyaluran di daerah.
Program strategis nasional di Jawa Timur juga terus menunjukkan perkembangan positif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat total penerima manfaat sebanyak 5.265.514 jiwa, tertinggi ketiga secara nasional, dengan melibatkan 2.942 supplier yang terdiri dari UMKM, koperasi, BUMDes, dan berbagai supplier lainnya. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) mencatat pendaftar sebanyak 10,38 juta jiwa dan angka kehadiran 10,36 juta jiwa, di mana Kota Mojokerto menjadi daerah dengan persentase tertinggi peserta PKG dan Kota Surabaya memiliki jumlah peserta terbesar. Program Koperasi Desa Merah Putih mencatat seluruh 8.494 koperasi desa di Jawa Timur telah berbadan hukum, dengan 324 koperasi telah beroperasi terutama pada usaha gerai sembako. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan 13.851 unit rumah dengan nilai Rp1,64 triliun melalui 9 bank penyalur dan 607 pengembang.
Konferensi pers diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama media. Dalam penutupnya, Syaiful Islam menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat konsolidasi fiskal dan efektivitas belanja di Jawa Timur. “Kinerja APBN di Jawa Timur menunjukkan bahwa instrumen fiskal bekerja dengan baik dalam menjaga pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat nyata. Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas unit agar program nasional dan regional berjalan optimal,” pungkasnya.
Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman landas www.pajak.go.id.
#AktivasiAkunCoretax
#RegistrasiKodeOtorisasiDJP_SertelDJP
- 1 kali dilihat