Surabaya, 23 Desember 2025, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur kondisi sampai 30 November 2025 bertempat di Surabaya yang disiarkan secara daring melalui Microsoft Teams mulai pukul 13.00 dan dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur.
Hingga akhir November 2025, kinerja APBN Jawa Timur menunjukkan capaian positif dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp223,58 triliun (78,53% dari target). Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan berkontribusi Rp215,64 triliun (77,22%) dan PNBP melampaui target dengan capaian Rp7,95 triliun (144,98%). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp114,14 triliun (89,31%), terdiri dari belanja K/L Rp36,63 triliun dan Transfer ke Daerah Rp77,51 triliun.
Dari sisi perpajakan, hingga 30 November 2025 penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh PPN dan PPnBM dengan kontribusi sebesar 60,02%, diikuti PPh Nonmigas sebesar 37,17%. Dari sisi sektoral, industri pengolahan menjadi kontributor penerimaan pajak terbesar dengan realisasi Rp53,67 triliun atau 57,1% dari total penerimaan pajak. Kinerja Bea dan Cukai tumbuh positif dengan penerimaan Rp121,69 (80,72%), didorong oleh peningkatan penerimaan cukai dan bea keluar seiring kenaikan harga CPO. Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur mencatat realisasi lelang Rp5,16 triliun (94,71%) dan PNBP lelang Rp157,14 miliar (125,84%), menunjukkan pengelolaan aset negara yang efisien.
Realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Timur hingga November 2025 menunjukkan tren positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Komponen belanja pegawai menjadi yang terbesar dengan Rp22,67 triliun (92,72%), diikuti belanja barang Rp10,28 triliun (71,34%), belanja modal Rp3,55 triliun (54,26%), dan bantuan sosial Rp134,45 miliar (96,85%). Komposisi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur, memperkuat layanan publik, dan mendorong pembangunan infrastruktur produktif.
Pada sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai Rp2,69 triliun (81,31%) dari pagu Rp3,32 triliun, dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, JKN, serta pembangunan keluarga dan kependudukan. Sementara pada sektor pendidikan, realisasi mencapai Rp10,56 triliun (74,91%) dari Pagu Rp14,09 triliun, yang berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan tinggi.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Jawa Timur hingga November 2025 menunjukkan capaian yang tinggi, yakni Rp77,51 triliun atau 94,2% dari pagu. Tingkat realisasi ini mencerminkan dukungan APBN yang kuat bagi APBD, sementara sisa pagu yang belum tersalurkan akan dioptimalkan sebagai kas daerah. Kenaikan realisasi terutama ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp11,74 triliun dan tumbuh 18,97% (y-o-y), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp41,11 triliun yang tumbuh 0,09% (y-o-y), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp16,06 triliun yang meningkat 12,78% (y-o-y). Di sisi lain, beberapa komponen mengalami penurunan, antara lain DAK Fisik yang terealisasi Rp634,73 miliar (turun 76,91% y-o-y), Insentif Fiskal sebesar Rp573,78 miliar (turun 34,72% y-o-y), serta Dana Desa yang mencapai Rp7,39 triliun (turun 10,17% y-o-y).
Program prioritas juga terus didorong. Realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur hingga 10 Desember 2025 mencapai Rp1,34 triliun dengan penerima 5,96 juta orang, serta melibatkan 5.629 supplier dari unsur UMKM, koperasi, BUMDes/BUMDesma, dan lainnya. Adapun Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional, dengan capaian sampai dengan 7 desember 2025 sebanyak 12,11 juta jiwa pendaftar (28,77%) dan 11,68 juta jiwa kehadiran (27,74%) dari target sasaran tahun 2025 sebesar 36%.
Dudung menegaskan bahwa kontribusi pajak menjadi pilar utama ketahanan fiskal daerah. “Kinerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Melalui sinergi antarunit Kementerian Keuangan, Jawa Timur berkomitmen menjaga momentum ekonomi, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman landas www.pajak.go.id
#PajakKuatAPBNSehat
- 9 kali dilihat