Peneliti

Dalam Perpajakan tidak diatur definisi peneliti, sehingga definisi peneliti yang tercantum dalam Peraturan Perpajakan mengikuti definsi peneliti sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013. Peneliti ialah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan. Tugas utamanya ialah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah. Pengertian peneliti menurut Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah;
2. pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) non pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut peneliti adalah:

1. Pegawai Tetap
   Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur termasuk PNS Maupun Non-PNS.
2. Bukan Pegawai
   Penerimaan penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

1. Penghasilan yang Diterima oleh Peneliti berstatus PNS
   • Atas penghasilan yang diterima oleh Peneliti yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, dipotong/pungut oleh bendahara, dan tidak dapat dikreditkan;
   • Atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan ditanggung oleh Pemerintah.
2. Penghasilan yang diterima oleh peneliti berstatus Pegawai Tetap non-PNS
   • Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur merupakan Objek Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dikreditkan dan dipotong/pungut oleh pemberi kerja.
3. Penghasilan yang diterima oleh peneliti yang Melakukan Pekerjaan Bebas
   • Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat dikreditkan dan dipotong/pungut oleh pemberi kerja.
4. Penghasilan royalti atas hasil penelitian dimana atas penghasilan tersebut terdapat bagian hak peneliti merupakan Obyek Pajak Penghasilan 23, dapat dikreditkan, dan dipotong/pungut oleh Wajib Pajak Badan yang membayarkan.

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
   Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assessment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hal dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)
   Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
   Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
   Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.
5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
   Wajib pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi.
6. Hak mengajukan keberatan dan banding
   Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan, Wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
7. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak
   Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas segala informasi yang telah diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:
   1. Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dilaporkan oleh wajib pajak.
   2. Data yang bersifat rahasia
   3. Dokumen atau rahasia lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
   Tetapi dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama lain dengan instansi pemerintahan, keterangan tentang wajib pajak ini dapat diperlihatkan kepada pihak tertentu melalui ketetapan oleh Menteri Keuangan.

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
   NPWP diberikan kepada Wajib Pajak Peneliti yang telah memenuhi persyaralan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
   Setiap WP yang telah terdaftar wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat WP terdaftar.
3. Kewajiban membayar memotong atau menyetor pajak
   Kewajiban WP untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kewajiban melaporkan angsuran PPh Pasal 25
   Peneliti yang melakukan pekerjaan bebas wajib melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya.
5. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
   Bagi WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU KUP. Sementara itu, pencatatan dilakukan oleh WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

1. Penghasilan yang Diterima Peneliti berstatus PNS
   • Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 final atas penghasilan yang diterima oleh Peneliti yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah Penghasilan Bruto;
   • Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 non-final atas penghasilan tetap dan teratur yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD adalah Penghasilan Kena Pajak.
2. Penghasilan yang diterima oleh peneliti berstatus Pegawai Tetap non-PNS
   Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 non-final yang diterima oleh Peneliti berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun adalah Penghasilan Bruto.
3. Penghasilan yang diterima oleh peneliti yang Melakukan Pekerjaan Bebas
   Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 non-final yang diterima oleh Peneliti yang melakukan Pekerjaan Bebas adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto. Peneliti yang Melakukan Pekerjaan Bebas dapat memperoleh pengurangan PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong Pajak serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
4. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan royalti atas hasil penelitian dimana atas penghasilan tersebut terdapat bagian hak peneliti adalah Penghasilan Bruto.