Sehubungan dengan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak atau Core Tax Administration System DJP (selanjutnya disebut Coretax DJP), kami sampaikan hal sebagai berikut.
Dalam rangka menjaga keandalan sistem dan meningkatkan kualitas layanan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka dengan ini kami informasikan untuk sementara Aplikasi e-Registration tidak dapat diakses pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 mulai pukul 17.00 s.d. pukul 24.00 WIB dan hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 mulai pukul 00.00 s.d. 23.00 WIB.
Jakarta, 24 Desember 2024 – Coretax DJP memasuki tahap praimplementasi pada tanggal 16 Desember hingga 31 Desember 2024. Wajib Pajak dapat mulai log in ke sistem Coretax DJP efektif mulai hari ini. Tahap ini bertujuan agar wajib pajak lebih awal mempersiapkan diri sebelum implementasi pada Januari 2025.
Menyambut implementasi Coretax DJP pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang, seluruh wajib pajak mulai hari ini dapat melakukan login s
Sehubungan dengan implementasi Core Tax Administration System Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Coretax DJP) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut.
Seluruh wajib pajak mulai hari ini dapat melakukan log in sebagai pengguna sistem Coretax DJP melalui sistem Coretax versi praimplementasi yang diluncurkan hari ini. Dengan melakukan log in pada Coretax praimplementasi, wajib pajak dapat mempersiapkan diri lebih awal sebelum implementasi resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Sehubungan dengan momen Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
Jakarta, 12 Desember 2024 – Hingga 30 November 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp31,05 triliun.
Dalam rangka mengatasi maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DJP menerapkan verifikasi lanjutan sandi kerahasiaan dalam bentuk Multi-Factor Authentication (MFA) pada aplikasi DJP Online (