KPP Pratama Bantul dan DPRD Perkuat Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul melaksanakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul (Senin, 19/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bantul ini menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Bantul.

Dalam audiensi tersebut, Guntur Wijaya Edi selaku Kepala KPP Pratama Bantul menyampaikan pentingnya pengawalan terhadap penyerapan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta realisasi penerimaan pajak.

“Pengawalan terhadap penyerapan anggaran dan realisasi penerimaan pajak perlu dilakukan secara berkelanjutan. Melalui koordinasi yang baik, kita dapat memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung pencapaian target penerimaan negara,” ujarnya.

Guntur juga membahas berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan kepatuhan perpajakan. Salah satunya adalah penanganan wajib pajak yang memiliki profil publik atau dikenal luas oleh masyarakat.

Kepala KPP Pratama Bantul tersebut menekankan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan perlu disikapi secara profesional dan objektif, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, Hanung Raharjo selaku Ketua DPRD Kabupaten Bantul menyampaikan bahwa setiap aduan masyarakat perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai, termasuk melalui audiensi.

“Setiap aduan yang disampaikan masyarakat perlu ditanggapi dengan baik. Audiensi menjadi salah satu ruang untuk mendengarkan aspirasi, membahas persoalan yang ada, serta mencari penyelesaian melalui komunikasi dan koordinasi antarpihak,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bantul.

Hanung menegaskan pentingnya sinergi yang konstruktif dalam mendukung program pemerintah. Menurutnya, koordinasi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar berbagai program yang berkaitan dengan penerimaan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam audiensi adalah penguatan koordinasi antara KPP Pratama Bantul dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kerja sama tersebut mendukung pertukaran informasi yang relevan serta meningkatkan pemahaman mengenai potensi penerimaan pajak dan penerimaan daerah sesuai kewenangan masing-masing. 

Melalui audiensi bersama DPRD Kabupaten Bantul, KPP Pratama Bantul berharap dapat memperkuat komunikasi serta membangun kerja sama yang berkelanjutan dalam mendukung kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.