Hadirkan Ruang Dialog Aspirasi, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Gelar Tax Gathering

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Satu, KPP Pratama Bengkulu Dua, dan KPP Pratama Curup menyelenggarakan Tax Gathering dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Ballroom Hotel Mercure Bengkulu pada Rabu (29/7).

Kegiatan yang mengusung tema "Sinergi dan Kolaborasi dalam Rangka Mengoptimalkan Kepatuhan Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu" tersebut diikuti oleh 110 wajib pajak serta dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta meningkatkan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para wajib pajak dalam mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela. Forum ini juga menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menyampaikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Menurutnya, keberhasilan menghimpun penerimaan negara tidak hanya bergantung pada peran DJP, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

"Kepatuhan perpajakan tidak dapat dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan seluruh Wajib Pajak. Melalui Tax Gathering dan Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dihimpun dapat kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan,” jelasnya.

Sigit menambahkan, “Semakin tinggi kepatuhan perpajakan, semakin besar pula kemampuan negara dan daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”

Dalam paparannya, Sigit menjelaskan bahwa kondisi perekonomian nasional masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika ekonomi global. Pada triwulan II Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali sebesar 3,34 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang didukung oleh penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan.

Forum Konsultasi Publik yang digelar bersamaan dengan Tax Gathering juga menjadi wadah bagi para wajib pajak untuk menyampaikan berbagai masukan, harapan, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi DJP dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta penyempurnaan kebijakan dan proses bisnis di bidang perpajakan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan bahwa pembangunan daerah memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui peningkatan kepatuhan perpajakan. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dukungan terhadap upaya peningkatan kepatuhan perpajakan juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Inspektur Jenderal Polisi Yudhi Sulistianto Wahid. Ia menegaskan bahwa keamanan dan kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepolisian Daerah Bengkulu, lanjutnya, siap terus memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sesuai kewenangannya untuk menjaga stabilitas keamanan dan memberikan kepastian hukum.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Saiful Bahri Siregar, menyampaikan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya iklim usaha yang sehat.

Melalui penyelenggaraan Tax Gathering dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berharap kemitraan dengan para Wajib Pajak serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.