ALCO Jawa Timur: Fiskal Regional Jawa Timur Tetap Bertumbuh

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR”

Surabaya, 26 Maret 2026, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 28 Februari 2026 yang dilaksanakan secara hybrid bertempat di Surabaya dan secara daring melalui Ms Teams mulai pukul 15.00 s.d. selesai yang dihadiri narasumber dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur dan diikuti peserta Wartawan media massa dan perwakilan Mata Garuda Jawa Timur.

1. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
   1. Perekonomian Jawa Timur tahun 2025 tumbuh 5,33% (ctc) lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% (ctc). Jawa Timur berkontribusi 14,40% terhadap perekonomian Nasional dan 25,29% terhadap perekonomian Pulau Jawa.  Kinerja positif perekonomian Jawa Timur dari sisi penawaran terutama disumbang industri pengolahan yang tumbuh mencapai 5,98% (yoy) dan konsumsi rumah tangga dari sisi permintaan yang tumbuh 5,12% (yoy).
   2. Inflasi Jawa Timur bulan Februari 2026 sebesar 0,95% (mtm), 4,88% (yoy), dan 0,74% (ytd). Komoditas penyumbang inflasi (yoy) yakni tarif Listrik, emas perhiasan, dan daging ayam ras, telur ayam ras. Tekanan inflasi dipengaruhi oleh peningkatan permintaan menjelang awal bulan Ramadhan, yang mendorong kenaikan harga pada kelompok makanan dan kebutuhan pokok lainnya.
   3. Pada bulan Januari 2026, nilai ekspor sebesar 2,05 miliar USD, naik 4,73% (yoy). Impor tercatat 2,55 miliar USD, naik 12,01% (yoy). Neraca perdagangan tercatat defisit 0,5 miliar USD, lebih dalam dibandingkan Januari 2025.
   4. Nilai Tukar Petani jawa Timur bulan Februari 2026 sebesar 119,92, naik 5,46% (mtm). Kenaikan ini merupakan yang tertinggi dari 5 provinsi di Pulau Jawa. Kenaikan NTP dipengaruhi oleh kenaikan indeks utamanya pada subsektor hortikultura, yakni dari kelompok sayur-sayuran.

2. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp37,05 triliun atau 12,27% dari target sebesar Rp301,95 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 11,96% (Rp35,35 triliun) dari target Rp295,78 triliun dan PNBP terealisasi sebesar 27,14% (Rp1,69 triliun) dari target Rp6,24 triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar 15,26 triliun (10,56% dari target Rp144,53 triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp20,09 triliun (13,29% dari target Rp151,17 triliun).

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Februari 2026 sebesar Rp19,43 triliun atau 17,44% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp4,56 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp14,87 triliun.

3. Kinerja APBN Jawa Timur

1. Penerimaan Negara

1. Pajak (DJP):

• Sampai dengan 28 Februari 2026, penerimaan pajak netto di Provinsi Jawa Timur, untuk PPN dan PPnBM berkontribusi pada penerimaan sebesar 69,06% dan PPh Non Migas sebesar 37,16%.
• Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp8,57 triliun (56,2%).

2. Bea Cukai (DJBC):

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp20,09T turun 8,23% (yoy) terdiri dari:

• Cukai Rp 19,04 T, (13,15% target APBN), kontraksi 8,51% (yoy) dipengaruhi turunnya produksi hasil tembakau golongan I, khususnya jenis SKM bulan Nov dan Des 2025;
• Bea Masuk Rp 1,03 T (17,04% target  APBN) kontraksi tumbuh 7,65% (yoy) dipengaruhi tumbuhnya nilai dan volume impor serta tingginya Kurs pajak USD-IDR; dan
• Bea Keluar Rp24,02 M (6,40% target APBN) kontraksi 81,15% (yoy) dipengaruhi turunnya harga CPO.

3. PNBP

Capaian PNBP sampai dengan 28 Februari 2026 yang cukup baik mencapai Rp1,69 triliun (27,14% dari target 2026 sebesar Rp6,24 triliun) terutama ditopang oleh Realisasi PNBP Lainnya dan PNBP BLU.

• • • PNBP Lainnya terealisasi Rp1,03 triliun. PNBP Lainnya bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (30,08%), Pendapatan Biaya Pendidikan (6,65%), Pendapatan Pelayanan Pertanahan (6,58%), Pendapatan Jasa Kepelabuhan (6,26%), dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (5,30%). PNBP Lainnya tumbuh 37,93%, terutama dikarenakan adanya peningkatan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL yang mencapai 2.294,2% dari periode yang sama di 2025.
    • PNBP BLU terealisasi Rp0,67 triliun. PNBP BLU didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (73,64%) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (20,18%), disertai kontribusi dari Pendapatan Penyediaan Barang (2,88), Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (1,02%), Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi (0,68%). Pendapatan BLU tumbuh 7,6%, dimana peningkatan terbesar berasal dari Pendapatan penyediaan barang yang tumbuh 1.601,0% dari periode yang sama di 2025.

4. Pengelolaan Aset

Dari pengelolaan aset, realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. Februari 2026 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:

• Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim mencapai Rp645,14 miliar atau 12,78% dari target Rp5,04 triliun;
• Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp16,48 miliar atau 11,97% dari target Rp137,63 miliar;
• Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp23,73 Juta atau 6,47% dari target Rp366,90 juta;
• Realisasi PNBP Aset Rp21,72 miliar atau 12,13% dari target Rp179,03 miliar.

2. Belanja Negara
   1. Belanja Pemerintah Pusat

realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Februari 2026 mencapai 4,56 triliun atau 9,63% dari pagu Rp47,31 triliun terdiri dari:

• Belanja Pegawai sebesar Rp3,28 triliun dengan tingkat penyerapan 12,63% dari pagu Rp25,97 triliun;
• Belanja Barang sebesar Rp0,85 triliun dengan penyerapan 6,55% dari pagu Rp12,97 triliun;
• Belanja Modal sebesar Rp0,42 triliun atau 5,08% dari pagu Rp8,35 triliun.
  2. Transfer Ke Daerah

• Realisasi TKD sampai dengan 28 Februari 2026, telah mencapai 23,21% atau Rp14,87 triliun dari Pagu TKD 2026 Rp64,07 triliun.
• Realisasi tertinggi secara persentase adalah DAK Non Fisik (30,38%), diikuti oleh DAU (24,33%) dan DBH (5,60%).
• Realisasi yang relatif lebih tinggi pada DAU dan DAK Non fisik menunjukkan bahwa dana ini menjadi tumpuan utama untuk membiayai belanja operasional rutin pemerintah daerah di awal tahun, seperti gaji pegawai dan biaya operasional sekolah (BOS).
• Realisasi TKD s.d. 28 Februari 2026 turun 21,91% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 karena adanya penurunan pagu TKD di tahun 2026 sebesar 21,26% dan sebagian TKD masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.
• Dampak penyaluran TKD terhadap layanan publik daerah telah dirasakan oleh 5.024.191 siswa penerima BOS; 1.123.368 siswa PAUD penerima BOP; 87.024 siswa program kesetaraan; dan 375.199 guru penerima tunjangan.

3. Program Makan Bergizi Gratis Jawa Timur

• Realisasi Penerima MBG Jatim tertinggi ketiga Nasional dengan realisasi sebanyak 8.571.280 penerima manfaat.
• Jumlah Supplier yang terlibat mencapai  14.483  supplier terdiri dari 5.583 UMKM, 1.357 Koperasi, 78 Koperasi Desa Merah Putih, 238 Bumdes, 41 Bumdesma, dan 7.186 supplier lainnya.
• Terdapat  3.743 SPPG di Jawa Timur dimana sebanyak 3.225 SPPG sudah operasional dan 518 dalam tahap persiapan. Seabnyak 1.147 SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), 846 Sertifikat Chef, 152 Sertifikat Halal, 103 Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), 86 Sertifikat Sistem Manajemen Keamaan Pangan (FSMS) – ISO 22000, dan 40 Sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) – ISO 45001.

4. Program Koperasi Merah Putih di Jawa Timur

Perkembangan Program Koperasi Merah Putih di Jawa Timur:

• 8.494 KDKMP (seluruh Koperasi Di Jawa Timur telah Berbadan Hukum) terdiri dari 774 Koperasi Kelurahan (KKMP) dan 7.720 Koperasi Desa (KDMP).
• Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Akun Simkopdes (Microsite) 8.482.
• Jumlah Koperasi yang Sudah Mengajukan Permohonan Kemitraan (Permohonan ke BUMN) 694 Koperasi.
• Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Gerai (Minimal 1 Gerai) 3.627 Koperasi, dengan Total Gerai Koperasi yang sudah Aktif di Jawa Timur 4.998 gerai