Kinerja fiskal Jawa Tengah hingga akhir Oktober 2025 mencerminkan efektivitas APBN sebagai instrumen stabilisasi dan pertumbuhan. Kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan APBN berfungsi secara responsif untuk menjaga momentum ekonomi dan stabilitas harga di Jawa Tengah.

 

Perkembangan Perekonomian Regional

Kinerja perekonomian Jawa Tengah per Oktober 2025 menunjukkan peningkatan capaian, terutama pada pertumbuhan ekonomi, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Pada triwulan III, ekonomi tumbuh sebesar 5,37%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan triwulan II yaitu sebesar 5,28%, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang justru mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

 

Tingkat Inflasi tahunan (yoy) tercatat sebesar 2,86% pada Oktober 2025, sama dengan inflasi nasional. Inflasi tertinggi di Jawa Tengah terjadi di Kota Tegal (2,98%), sementara yang terendah di Purwokerto (2,71%). Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan ditunjukkan oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada Oktober 2025 mengalami peningkatan signifikan yaitu pada angka 119,9, tetap berada di level optimis (di atas 100).

 

Dari sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mengalami sedikit kontraksi menjadi 116,41 pada Oktober 2025 (dari 116,84 di September 2025), disebabkan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,02 persen lebih lambat dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,39 persen. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mengalami kontraksi sebesar 0,63% menjadi 99,73 disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima petani pada kelompok penangkapan di laut.

 

Secara keseluruhan, kondisi perekonomian di Jawa Tengah menggambarkan perekonomian yang tumbuh dengan baik, namun tetap memerlukan perhatian pada sektor-sektor yang rentan.

 

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

           

Kinerja fiskal regional Jawa Tengah sampai dengan 31 Oktober 2025 memperlihatkan capaian pendapatan dan belanja yang cukup kuat. Dari sisi APBN, total Pendapatan Negara mencapai Rp93,19 triliun, tercapai 71,84% dari target, dengan pertumbuhan positif 2,27% (yoy). Capaian ini didorong oleh realisasi Penerimaan Pajak (Rp38,25 triliun), Bea Cukai (Rp48,15 triliun), serta PNBP yang mencatatkan kinerja impresif dengan realisasi Rp6,79 triliun atau melampaui target hingga 114,53%. Kinerja pendapatan yang kuat ini menunjukkan efektivitas penerimaan negara di wilayah Jawa Tengah.

Sementara itu, di sisi pengeluaran, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp85,34 triliun atau 79,72% dari pagu, meskipun terdapat kontraksi sebesar 10,15% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya efisiensi anggaran. Belanja ini disalurkan melalui Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (Rp25,92 triliun) dan Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp59,42 triliun (86,15% dari pagu).

 

TKD memiliki peran krusial dalam mendukung fiskal daerah, terbukti dengan kontribusinya sebesar 64,53% dari Pendapatan APBD yang terealisasi Rp92,09 triliun (81,78% dari target). Untuk Belanja APBD, realisasi mencapai Rp74,98 triliun atau 64,28% dari pagu. Realisasi Belanja APBD ini mencakup Belanja Operasi (Rp55,22 triliun), Belanja Modal (Rp3,92 triliun), Belanja Tak Terduga (Rp50,50 miliar), dan Belanja Transfer (Rp15,78 triliun). Secara umum, kolaborasi antara kinerja fiskal APBN dan APBD ini menegaskan kembali fungsi instrumen fiskal dalam menjaga kestabilan perekonomian di Jawa Tengah.

 

Current Issue Kemenkeu Satu Jateng: Dukungan Industri Tembakau, UMKM, dan Pembangunan Giant Sea Wall di Jawa Tengah

 

Kementerian Keuangan Jawa Tengah khususnya Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan persetujuan penyelenggaraan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) kepada Koperasi Produsen tembakau di Kebumen sebagai langkah mendukung industri kecil hasil tembakau sekaligus menekan peredaran rokok ilegal agar beralih ke jalur resmi. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke APHT Kudus pada 3 Oktober 2025. APHT menjadi solusi strategis bagi pabrik rokok skala kecil melalui fasilitas produksi terpadu yang memungkinkan efisiensi operasional, kemudahan regulasi, dan berbagai insentif.

 

Selain itu, percepatan pembangunan giant sea wall di pesisir Semarang juga menjadi perhatian dalam rangka penanganan banjir rob dan peningkatan ketahanan kawasan pantai. Upaya strategis ini kembali ditekankan oleh Wakil Presiden RI dalam kunjungannya di Semarang pada 2 November 2025. Giant sea wall diharapkan memberikan perlindungan terhadap permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur vital sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Pada tahun 2025, Kanwil DJPb Jawa Tengah turut mengawal pembangunan yang ditargetkan mencapai 10,63 km dengan perkiraan alokasi dana sebesar Rp2,29 T. Adapun hingga akhir Oktober proyek telah menyerap anggaran sebanyak Rp1,89 T atau sebesar 82,59%. Tingginya penyerapan anggaran tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan telah berjalan on track.

 

Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperkuat dukungan kepada sektor riil melalui penyaluran kredit program yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara kumulatif mencapai Rp39,16 triliun untuk 749.832 debitur dan Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp 1.333,43 miliar untuk 291.943 debitur. Penyaluran KUR di Jawa Tengah terbesar di Kabupaten Pati mencapai Rp2,42 triliun sedangkan UMi terbesar di Kabupaten Brebes sebesar Rp84,33 miliar.  Penyaluran KUR dan UMi tidak hanya menghadirkan tambahan pembiayaan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Akses modal yang lebih luas mendorong pelaku usaha kecil dan mikro untuk memperkuat usaha, lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal.

 

Hingga akhir Oktober 2025, pelaksanaan APBN di Jawa Tengah menunjukkan performa yang tetap kuat, dengan realisasi pendapatan dan belanja negara yang berjalan secara positif dan selaras. Kondisi ini mencerminkan tata kelola fiskal yang efektif di Jawa Tengah meskipun berada dalam dinamika ekonomi nasional dan global.