Business Development Service Pajak Salatiga Songsong Kemandirian Desa

Business Development Service (BDS) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga kembali hadir di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Semarang, Kab. Semarang (Selasa, 05/11). Mengusung tema “Membangun Indonesia dari Kemandirian Desa”, diskusi panel ini fokus membahas cara-cara pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Agenda utama BDS 2024 adalah membahas kiat-kita meningkatkan performa usaha dari aspek perpajakan, bisnis, dan perbankan bersama 70 perwakilan BUMDes dan BUMDesma di wilayah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, diawali dengan penyampaian materi dari 3 narasumber.

Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Salatiga Bramasto Aditomo memaparkan kaitan aspek perpajakan pada lini usaha BUMDes serta keuntungan yang didapat oleh pemilik usaha apabila melaksanakan kewajiban perpajakan.

“Kewajiban mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang disampaikan kepada BUMDes dan BUMDesma jangan membuat takut Bapak Ibu. Karena setelah memiliki NPWP, tidak serta merta langsung wajib bayar pajak. Apabila kegiatan usaha belum berjalan, tentu saja belum ada kewajiban membayar. Nah, kalau kegiatan telah berjalan, arus kas sudah mulai berputar, Bapak Ibu silakan menghitung penghasilannya dulu. Dikenakan pajak atau tidak, kalau termasuk kriteria yang dikenakan, baru membayar pajak,” tutur Bramasto.

Bambang Wahyu Nugroho, Direktur BUMDes Aji Bodronoyo, membagikan kiat sukses mengelola BUMDes. Dari pengelolaan pasar, pengelolaan sampah, pengelolaan lembaga keuangan desa (LKD), pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) warga desa melalui toko daring, dan usaha kurir atau delivery, BUMDes milik Desa Sumowono tersebut berhasil memperoleh berbagai keuntungan.

“Sebagai pengelola usaha desa, sebagai BUMDes kita harus beriorientasi kepada laba atau profit terlebih dahulu. Kita fokus mengembangkan usaha untuk memperoleh profit sebesar-besarnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa. Selain itu secara bersamaan kita bisa perlahan-lahan mencapai keuntungan sosial juga, yaitu menambah lapangan pekerjaan masyarakat desa,” ucap Bambang pada sesi paparannya.

“Sebenarnya BUMDes atau BUMDesma itu tidak harus punya produk sendiri. Dari ratusan masyakarat desa, pasti ada yang punya usaha, nah BUMDes bisa hadir sebagai inkubator. Inkubator atau tim pendukung yang dimaksud contohnya menjadi reseller, menjadi kurir, atau kita bisa juga membantu warga desa memasarkan produknya secara daring,” tandas Bambang.

Agus, perwakilan BUMDesma Suruh, mengungkapkan bahwa terdapat kendala pada aplikasi perbankan yang saat ini digunakan karena fitur-fitur yang digunakan masih sangat terbatas.

Ketua Tim Analisis Bank Jateng Cabang Ungaran Pandu Sinar Riyadi memberikan solusi bahwa Bank Jateng telah memperbarui layanan Agen DUTA Laku Pandai.

Hadirnya BDS 2024, KPP Pratama Salatiga berharap menciptakan dukungan nyata DJP terhadap kemajuan usaha BUMDes dan BUMDesma mencapai kemandirian desa.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.